Wendit Water Park, Obyek Wisata Andalan Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang tak setengah -setengah dalam menggarap potensi wisata yang ada di wilayahnya. Ini dibuktikan dengan dibukanya kembali Taman Rekreasi Wendit – yang sekarang bernama Wendit Water Park – sebagai obyek wisata andalan Malang, pada awal Mei 2008. Wendit Water Park lebih menonjolkan berbagai wisata yang berhubungan dengan air dan alam, baik berupa kolam renang wisata sampai berbagai jenis permainan air untuk anak-anak serta outbound.

Obyek wisata yang dulu tak terurus (bahkan pernah dikelola pihak swasta) kini mulai berbenah. Kini Wendit adalah aset wisata andalan Kabupaten Malang, setelah Jatim Park dan Agrowisata resmi masuk ke teritorial Pemerintah Kota Batu. Jadi, adalah langkah tepat kalau Dinas Pariwisata Kabupaten Malang menjadikannya sebagai obyek wisata unggulan.

Obyek wisata Wendit ini sendiri mempunyai sejarah cukup panjang. Sudah lama obyek wisata Wendit ada, meski baru berupa kolam pemandian tradisional dengan sumber air alam, dan terletak di perbukitan yang ditumbuhi ratusan pohon jati, serta dihuni ratusan monyet. Wendit juga identik dengan hari Lebaran, karena – seperti juga pada obyek wisata di daerah umumnya – akan ramai dikunjungi masyarakat sekitarnya sampai sepekan setelah Lebaran. Puncaknya, biasanya diadakan pesta kembang api dan musik dangdut sampai dinihari.

Namun, Wendit sekarang sudah berubah total. Kalau dulu dibuka sampai tengah malam, kini Wendit Water Park hanya dibuka sampai jam 5 sore. Rerindangan pohon jati yang dulu identik dengan tempat berbuat tidak senonoh pasangan muda yang dimabuk asmara, sekarang diisi dengan berbagai arena permainan anak dan juga taman bermain serta kios penjual makanan dengan tatanan trotoar serta taman yang indah dipandang mata.

Selain itu Wendit Water Park, juga menyediakan kolam spa, Kolam dengan dasar lantai dari batu-batuan alam, airnya yang dingin dan segar ditambah dengan taburan bunga mawar. Konon menurut cerita, dengan mandi di kolamtersebut mempunyai khasiat membuat wajah tampak awet muda. Dan masyarakat Tengger juga mengambil air dari ‘sumber air Mbah Kabul’ ini, dibawa pulang dengan kepercayaan yang sama seperti di Pulau Sempu, yaitu untuk kesembuhan dan kesehatan. Menurut mereka kasiatnya sama dengan ‘Air Widodaren’ dari Gunung Bromo yang merembes ke arah Wendit.

Daya tarik yang khas adalah adanya puluhan kera yang jinak yang bebas berkeliaran di hutan kecil di Wendit dan menghuni di pepohonannya. Beberapa arca kuno juga dapat dilihat di taman ini dan dapat diperoleh cindera mata hasil kerajinan penduduk setempat.

Wendit Water Park, terletak di Desa Mangliawan, Kec. Pakis ± 8 Km dari pusat Kota Malang. Lokasinya terletak di tepi jalan utama arah ke Gunung Bromo melalui Tumpang/Poncokusumo. Jika mau ditempuh dengan angkutan umum, dari terminal Arjosari Malang, naik angkutan umum jalur AT (Arjosari-Tumpang) warna putih kombinasi (sabuk badan mobil) hijau.

***

sumber: jurnalberita.com

Read More

Awas, Dana Pendidikan Dijadikan Dana Pilkada

DANA pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berpotensi disalahgunakan dan dipolitisasi dan bahkan menjadi alat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Penyalahgunaan dana pendidikan akan mengakibatkan kebijakan pendidikan di masing-masing daerah tidak berjalan dengan baik. "Pemotongan dana pendidikan ada scene-nya. Kalau mau dipotong dari APBN susah. Tetapi, barangkali bisa jika dana sudah masuk di kas daerah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika, Kamis (3/3).

Dodi menambahkan, saat ini sudah tidak musimnya lagi ada pemotongan dana pendidikan yang digunakan untuk pilkada, kecuali jika sudah ada kongkalikong di dalam tubuh pemerintah daerah sendiri. "Kami sudah memutuskan berapa anggarannya, programnya dan sasarannya. Kecuali ada korupsi," katanya.

Pemotongan dana pendidikan untuk politisasi pilkada biasanya diketahui secara internal saja. Dodi mengakui Kemdiknas sudah merencanakan penganggaran yang betul-betul akurat, termasuk antisipasi kemungkinan mark-up, pembidikan sasaran yang jelas dan juga indikator jika terjadi penyelewengan. "Lalu kami memperkuat pengawasan internal. Baik oleh direktorat jenderal secara langsung ataupun bersama-sama," ujar Dodi.

Kemdiknas, lanjutnya, bahkan turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta mencegah terjadinya politisasi dana pendidikan untuk kepentingan pilkada. Caranya, dengan memasang sistem pengumuman di sekolah-sekolah atau dengan cara mengirimkan pesan singkat kepada para stake holder.

Dugaan Dodi, politisasi dana pendidikan untuk kepentingan pilkada atau bahkan sebagai alat politik praktis salah satunya bisa melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang di tahun 2011 berjumlah Rp16,2 triliun sampai saat ini belum sepenuhnya tersalurkan ke pihak yang berhak.

Dikatakannya, Kementerian Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menekan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mencairkan dana BOS. Jika terbukti adanya pelanggaran maka pihak Kemdagri yang berhak melakukan penindakan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

***

sumber: jurnas.com

Read More

10 Alasan Utama SBI Harus Dihentikan

Ada sepuluh kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi Kementrian Pendidikan Nasional untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan harus segera ditinggalkan.

Demikian dilontarkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai program gagal. Petisi itu dipaparkan Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8/3/2011), untuk mendesak Komisi X segera menghentikan sementara seluruh program SBI.

"Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan," kata Satria tentang isi petisi tersebut.

Menurutnya, sepuluh kelemahan mendasar program SBI itu harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu dihentikan. Kelemahan pertama, kata Satria, program SBI jelas tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk.

"Bisa dibuktikan, bahwa tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI," tegas Satria.

Kedua, SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school).

Ketiga, program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL> 500.

"Padahal, tidak ada hubungannya antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis," paparnya.

Merusak bahasa

Satria memaparkan, kelemahan keempat pada SBI adalah telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Menurutnya, guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya, banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.

"Itulah fakta keras yang menunjukkan bahwa program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI," tambahnya.

Di sisi lain, hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.

Sementara itu, kelemahan kelima dari SBI adalah penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia.

"Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris yang harus diperkuat itu bidang studi bahasa Inggris, bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan," tegas Satria.

Keenam, SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Sementara itu, kelemahan ketujuh menegaskan, bahwa SBI juga telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi sangat komersial.

"Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang, karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di SBI," tandas Satria.

Ketujuh, SBI juga telah melanggar UU Sisdiknas. Karena menurut Satria, pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri itu wajib ditanggung pemerintah. Kenyataannya, dalam SBI peraturan ini tidak berlaku.

Kedelapan, SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah karena tanpa itu semua sebuah sekolah tidak berkelas dunia.

"Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal, pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat," katanya.

Kelemahan kesembilan, lanjut dia, SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik.

"Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga," ujar Satria.

Kelemahan terakhir (kesepuluh), SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat karena SBI dianggap sebagai sekolah yang "akan" menjadi sekolah bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal, kata Satria, kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada.

"Ini sama saja dengan menanam 'bom waktu'. Masyarakat merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini," kata Satria.

***

sumber: edukasi.kompas.com

Read More

Akhirnya, Izin Baru RSBI Distop !

Pemerintah menghentikan pemberian izin baru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai 2011. Pemerintah sedang mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada 2006-2010.

"Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional (SBI), tetapi masih rintisan SBI. Untuk itu, pemerintah menahan dulu pemberian izin baru RSBI," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, dalam acara "Simposium Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang dilaksanakan British Council di Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan baru soal standar SBI di Indonesia. Fasli mengatakan, dari kajian sementara, pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung orangtua dan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru minim.

RSBI pun sebagian besar siswanya dari kalangan kaya. Ini disebabkan biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal, berkisar Rp 15 juta dan uang sekolah sekitar Rp 450.000 per bulan.

Di sisi lain, alokasi 20 persen untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa juga tidak dipenuhi RSBI. Dari kajian sementara juga terungkap, dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, sekitar 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, serta manajemen sekolah berkisar 10 persen.

Adapun soal kemampuan bahasa Inggris guru juga masih belum memadai. Kajian pada tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI ada di level notice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Hanya kemampuan guru pengajar bahasa Inggris di RSBI yang memenuhi syarat di level intermediate ke atas. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah.

Fasli mengatakan, SBI bukanlah tujuan akhir.

"Jadi, tidak ada target Indonesia mesti punya berapa banyak SBI. Kami memfasilitasi sekolah untuk jadi RSBI dan SBI karena itu amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi, tentu nanti dibuat aturannya yang lebih baik lagi," katanya.

***

sumber: edukasi.kompas.com

Read More

Ini Dia, Beasiswa ke AS untuk Guru SMP-SMA !

Kabar gembira bagi para guru SMP atau SMA yang menjadi pengajar penuh bidang studi Bahasa Inggris, Ilmu Sosial, Kewiraan, Matematika, serta Ilmu Pengetahuan Alam. Tahun ini, The International Leaders in Education Program (ILEP) kembali menawarkan beasiswa studi ke Amerika Serikat (AS) tahun akademik 2011/2012.

ILEP adalah program milik Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departement Luar Negeri AS. ILEP dikelola oleh IREX (the International Research & Exchanges Board), sebuah organisasi nonprofit yang terletak di Washington DC, AS.

Melalui program beasiswa ILEP ini studi akan berlangsung selama satu semester dalam program akademik di universitas di AS, yang meliputi kuliah dan pelatihan intensif dalam bidang metodologi pengajaran, pembuatan materi pelajaran, strategi mengajar yang disesuaikan dengan tempat dan lingkungan pengajaran, kepemimpinan guru, termasuk penggunaan komputer dan internet, serta software sebagai alat bantu dalam mengajar.

Program ini akan dimulai di bulan Januari 2012 - Mei 2012, yang juga akan melibatkan observasi di sekolah tingkat menengah di AS yang akan menghubungkan peserta secara aktif dengan para guru dan siswa dari AS.

Adapun skema beasiswa ini meliputi biaya orientasi sebelum keberangkatan yang diadakan di Indonesia, tiket pesawat internasional dan domestik di AS, orientasi kedatangan di Washington, DC, biaya studi program akademik, tempat tinggal (umumnya berbagi kamar dengan peserta lain dari program ini), asuransi jiwa dan kesehatan, uang saku selama program akademik di universitas, laptop, dana buku/tunjangan pengembangan profesional dan lain-lainnya.

Bagi yang berminat, pelamar adalah guru sekolah tingkat SMP atau SMA yang menjadi pengajar penuh bidang studi Bahasa Inggris, Ilmu Sosial, Kewiraan, Matematika, serta IPA. Selain itu, kandidat harus berpengalaman mengajar 5 tahun atau lebih dan memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif dan pasif yang dibuktikan dengan melampirkan skor ITP/iBT TOEFL minimum 500 atau IELTS 5.0.

Informasi syarat pendaftaran dan formulir bisa diunduh di http://www.aminef.or.id. Batas waktu untuk mengirimkan aplikasi dan dokumen pelengkapnya ditunggu sampai 15 April 2011.

***

sumber: edukasi.kompas.com

Read More

SMKN Turen Rebut Juara Umum Kompetisi "XL Jagoan Muda"

PT XL Axiata Tbk (XL) menghadiahkan Pentas Seni tak terlupakan bagi siwa-siwi SMK Negeri 1 Turen, Malang. Pentas Seni dengan bintang tamu grup musik terkenal Five Minute ini merupakan hadiah atas kemenangan sekolah kejuruan tersebut sebagai juara umum pada Kompetisi XL Jagoan Muda periode April-Desember 2010.

Pada kompetisi kreativitas antarsekolah melalui www.xljagoanmuda.com ini, mereka berhasil mengungguli sekolah lainnya dari seantero Indonesia. Tercatat sekitar 2000 sekolah dan 35 ribu siswa se–Indonesia mengikuti program kompetisi ini.

VP Enterprise & Carrier XL, Titus Dondi, mengatakan, "Program XL Jagoan Muda sejauh ini mampu mendorong motivasi para pelajar di seluruh Indonesia untuk tidak ragu mengejar prestasi dengan mengeluarkan kemampuan, bakat, dan kreativitasnya melalui pemanfaatan media internet. Kompetisi ini sekaligus menunjukkan betapa dahsyatnya manfaat layanan internet dari XL jika kita mampu menggunakannya secara benar dan sehat."

Selain mendapatkan konser dengan artis pilihan, para siswa SMK Negeri 1 Turen juga mendapatkan 4 set perangkat komputer untuk mendukung aktifitas belajar-mengajar di sekolahnya. XL masih melengkapi lagi hadiah yang diberikan dengan beasiswa untuk 4 pelajar berprestasi.

Satu hal yang menarik, keluar sebagai pemenang ke-2 adalah sekolah yang juga berlokasi di Turen, Malang. Sekolah itu adalah SMA Negeri Turen 1 yang hanya berjarak 1 km dari lokasi pemenang juara umum. Sebagai juara ke-2, SMA Negeri 1 Turen berhak mendapatkan 3 set perangkat komputer dan Pentas Kreatif Seni di sekolah.

***

sumber: detiknews.com

Read More

Ujian Nasional Jenjang SMA Dilaksanakan 18-21 April 2011

Ujian nasional tahun pelajaran 2010/2011 jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan (SMA/MA/SMK) akan diselenggarakan 18-21 April 2011. Sementara jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) akan dilaksanakan 25-28 April 2011.

Jadwal UN ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh Senin (4/1/2011) di Jakarta.

Dalam UN April mendatang sudah digunakan formula baru untuk menentukan kelulusan yaitu nilai gabungan antara nilai UN dengan nilai sekolah yang meliputi ujian sekolah dan nilai rapor.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Mansyur Ramly mengatakan, UN Susulan SMA/MA/SMK akan dilaksanakan 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011.

Sementara UN Susulan SMP/MTs diselenggarakan 3-6 Mei 2011, sedangkan pengumuman UN SMP/MTs oleh satuan pendidikan pada tanggal 4 Juni 2011. "UN kompetensi keahlian kejuruan SMK dilaksanakan sekolah paling lambat sebulan sebelum UN dimulai," kata Mansyur.

Sebelum kelulusan diumumkan, sekolah mengirimkan hasil nilai sekolah untuk digabungkan dengan hasil nilai UN ke Kemdiknas. Selanjutnya, setelah digabungkan dengan formula 60 persen UN ditambah dengan 40 persen nilai sekolah, nilai tersebut dikembalikan lagi ke sekolah. Sekolah menggabungkan nilai dengan mata pelajaran lain. "Kan ada tujuh mata pelajaran lain yang harus lulus. Yang menentukan kelulusan tetap satuan pendidikan," kata Nuh.

Nuh melanjutkan, dari peta nilai akan dilakukan analisis setiap sekolah. Sekolah yang nilainya rendah akan dilakukan intervensi seperti tahun 2010 yakni memberikan insentif dana sebesar Rp 1 miliar sebagai stimulus kepada 100 kabupaten/kota yang memiliki nilai UN rendah.

Insentif dana itu diberikan pada kabupaten/kota dengan persentase kelulusan siswa kurang dari 80 persen. Selain dana, pemerintah juga melakukan intervensi program peningkatan kompetensi guru dan remedial. "Tidak ada target khusus kelulusan siswa. Targetnya kejujuran pelaksanaan UN. Itu yang lebih mahal karena dari angka kelulusan tahun lalu sudah 99 persen," kata Nuh.

***

sumber: edukasi.kompas.com

Read More

MAHASISWA BARU PTN: Kuota Mahasiswa Miskin Hanya 20 Persen

Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2010 -- bukan PP 66/2010 seperti diberitakan sebelumnya -- menetapkan kuota mahasiswa miskin penerima bantuan pendidikan minimal 20 persen di setiap penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh seusai Halal Bihalal dan meresmikan gedung-gedung di Lingkungan YPM Sepanjang, Sidoarjo, Minggu (3/10/2010). "Setiap PTN wajib merekrut minimal 20 persen mahasiswa baru dari kalangan yang berkemampuan akademik baik tetapi miskin dengan bantuan pendidikan," kata Nuh.

Bantuan pendidikan ini dibedakan dengan beasiswa yang bisa diperoleh siapapun yang berprestasi. Bantuan pendidikan ini, tambah Nuh, minimal keringanan untuk pembayaran SPP (sumbangan pembangunan pendidikan).

PTN juga wajib menerima 60 persen mahasiswa baru melalui seleksi nasional yang diadakan bersama. Sebelum ada PP 60/2010 (tentang Perubahan PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan), kata Nuh, ada PTN yang hanya menerima 20 persen mahasiswa baru melalui jalur seleksi bersama ini.

***

sumber: edukasi.kompas.com

Read More

Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

Kementerian Sosial menetapkan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Presiden keempat Republik Indonesia itu ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tanggal 1 Oktober 2010.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Senin (4/10), setelah Sidang Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Surabaya. ”Tanggal 1 Oktober 2010, Abdurrahman Wahid ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Harapan kami, gelar ini bisa diumumkan tanggal 1 November 2010,” ujarnya.

Keputusan penetapan Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional secara lisan diterima Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jatim Mustafa Chamal Basya yang kemudian disampaikan kepada Saifullah. ”Keputusan penetapan gelar pahlawan ini baru kami terima secara lisan,” kata Saifullah.

Harapan masyarakat terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdurrahman Wahid sangat kuat. Setiap akhir pekan, makam mantan presiden yang terkenal pluralis ini dikunjungi sekitar 8.000 orang.

Renovasi

Kini, kompleks makam almarhum Abdurrahman Wahid sedang direnovasi. Disiapkan dana sekitar Rp 180 miliar yang berasal dari APBD Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jatim, dan APBN untuk membangun fasilitas tempat parkir, toilet, pagar, dan infrastruktur jalan menuju makam.

***

sumber:cetak.kompas.com

Read More

Mata Pelajaran Pancasila Perlu Diajarkan Lagi?

Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 1945 Jawa Timur meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh memasukkan kembali Pancasila ke dalam mata pelajaran di sekolah karena nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan masyarakat.

"Pancasila harus dilestarikan lewat pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi,"kata Ketua Bidang Infokom DHD 45 Jatim Ir Suhardi Djaharuddin di Surabaya, Jumat (1/10/2010).

Suhardi mengemukakan hal itu menanggapi Hari Kesaktian Pancasila yang cenderung dilaksanakan secara seremonial di berbagai daerah. Menurut dia, Pancasila yang sekarang cenderung dipinggirkan itu membuat perilaku pemerintah dan masyarakat akhir-akhir ini semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila.

"Peminggiran Pancasila dalam segala aspek membuat pemerintah dan masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, permusyawaratan, dan keadilan," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai pengajaran Pancasila merupakan hal yang tak dapat ditawar lagi meski mungkin cara yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang, seperti dengan outbound atau wisata ke lokasi bersejarah.

Mantan Pembantu Rektor III Universitas 45 Surabaya itu menegaskan bahwa pengajaran Pancasila memang akan menarik bila diajarkan dengan pengalaman atau dengan kemasan kekinian.

"Yang penting, bukan justru diserahkan sekolah, tapi harus diwajibkan lagi sebab pelajaran Pancasila sudah semakin mendesak diajarkan lagi, apalagi konflik horizontal sudah terjadi di mana-mana karena unsur kedaerahan lebih menonjol daripada keindonesiaan," katanya.

***

sumber:edukasi.kompas.com

Read More

Wahai Sekolah, Terbukalah soal Keuangan!

Kasus SDN RSBI Rawamangun 12 yang tidak mau terbuka kepada orangtua murid terkait transparasi keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Block Grant membuat berbagai kalangan menyatakan pendapatnya.

"Ini merupakan masalah klasik, departemen pendidikan tidak pernah meminta transparasi dari seluruh sekolah tiap tahunnya yang dananya tiap tahun terus meningkat," ungkap Director Institute For Civic Education on Indonesia, Irma Hutabarat, Kamis (30/9/2010) saat menghadiri acara dialog budaya dan pelantikan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia (ILUNI FIB UI).

Irma menambahkan, setiap program yang diadakan di sekolah seperti pengadaan buku dan komputer dijadikan ajang "mesin uang" bagi sekolah yang bersangkutan. "Transparasi keuangan itu merupakan keniscayaan, orang tua murid harus diberlakukan seperti konsumen, dimana hak mereka untuk mengetahui transparasi keuangan," tandas Irma.

"Orangtua bayar iuran sekolah tiap bulannya dia harus diberlakukan sebagai konsumen. Jadi harus memiliki laporan kemana uang itu mengalir, apakah dipakai untuk anak didiknya atau malah dibelanjakan oleh sekolahnya" lanjut Irma.

Irma memaparkan, semua kalangan, baik itu Indonesia Corruption Watch (ICW), komite sekolah, dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) harus bekerja sama menangani kaus ini.

Disinggung mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Indonesia, Irma mengatakan bahwa pendidikan seyogianya didapatkan dari rumah yaitu lewat orangtua. "Sekolah RSBI itu karena orangtuanya yang malas tidak mau menanamkan ilmu ke anaknya, sehingga memasukkan anaknya sekolah di RSBI," ujar Irma.

"Masuk RSBI itu dengan harapan bisa maju, padahal tidak jaminan, karena semua yang anak tahu biasanya dari orangtua, seperti tentang kejujuran, berani, toleransi. Orientasi sekolah hanya nilai, jadi jangan dijadikan tren sekolah mahal-mahal," ungkap Irma.

***

sumber:edukasi.kompas.com

Read More

Kesempatan Emas, "Eka Tjipta Foundation" Berikan Beasiswa S-1

Eka Tjipta Foundation (ETF) merilis program beasiswa S-1 yang diberikan kepada para mahasiswa baru S-1 dalam negeri yang mempunyai prestasi akademis yang baik, tetapi memiliki keterbatasan finansial untuk tahun akademik 2010/2011. Pendaftaran program beasiswa ini ditutup pada 11 Oktober 2010.

Selain mensyaratkan warga negara Indonesia, usia kandidat tidak lebih dari 20 tahun pada Juli 2010. Kandidat harus memiliki nilai akademik rata-rata 7,00 selama SMA sejak semester I sampai VI.

Cakupan biaya dari program beasiswa ini antara lain biaya kuliah S-1 di beberapa jurusan di perguruan tinggi negeri dan luar negeri yang menjadi mitra ETF, tunjangan biaya hidup per bulan, serta tunjangan untuk mendukung kelancaran studi. Adapun 10 PTN yang termasuk mitra ETF dalam program ini antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Bagi yang tertarik, informasi lengkap mengenai beasiswa ini bisa diperoleh di situswww.ekatjiptafoundation.org. Formulir pendaftaran dan dokumen pendukungnya bisa dikirim paling lambat 11 Oktober 2010 ke alamat: Eka Tjipta Foundation, Plaza BII Tower II Lantai 33 Jalan MH Thamrin No 51 Jakarta 10350.

***

sumber:edukasi.kompas.com

Read More

Anak SD Paling Banyak Akses Pornografi dari Komik

Banyak orang yang belum menyadari bahwa anak dan remaja di Indonesia telah terpapar pornografi dalam jumlah yang tidak bisa dibayangkan. Bahkan, anak SD banyak yang mengakses pornografi dari gambar di komik.

Selama ini diketahui bahwa akses pornografi paling banyak diperoleh dari internet atau game online. Tapi selain perangkat berteknologi tersebut, menurut hasil riset yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati, anak kelas 4-6 SD di Jabotabek paling banyak mengakses pornografi dari gambar di komik. Buku-buku komik jagoan diketahui ada yang berisi gambar-gambar vulgar.

Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap 2.818 anak SD kelas 4-6 sepanjang Januari 2008 hingga Februari 2010 di Jabodetabek, ditemukan bahwa 67 persen dari anak-anak tersebut sudah pernah melihat atau mengakses pornografi dari komik (24 persen), situs porno (22 persen), game online (17 persen) dan film televisi (12 persen).

"Hasil ini sangat mencengangkan, karena anak-anak kita yang masih sangat muda kelas 4-6 SD sudah banyak mengakses pornografi dan paling banyak dari komik Naruto," ungkap Elly Risman, Psi, Ketua Yayasan Kita dan Buah Hati, dalam acara 'Seminar Eksekutif Penanggulangan Adiksi Pornografi' di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (27/9/2010).

Dari data tersebut, ternyata 37 persen anak mengakses pornografi tersebut di rumah sendiri dan 11 persen dari rumah teman.

"Bila dijumlahkan, ini berarti hampir 1 dari 2 anak kita melihat pornografi dari rumah sendiri, dengan alasan iseng (21 persen), penasaran (18 persen), terbawa teman (9 persen) dan takut dibilang kuper (3 persen)," jelas Elly lebih lanjut.

Selain data hasil riset tersebut, Yayasan Kita dan Buah Hati yang merupakan lembaga nirlaba bergerak dalam bidang pengasuhan anak pertama di Indonesia juga melakukan pertemuan dengan hampir 70.000 orangtua di 31 provinsi.

Hasilnya, ternyata para orangtua tidak mengetahui atau menyadari apa yang telah disaksikan oleh anak-anaknya dari berbagai fasilitas yang diberikan untuk anak-anak, seperti TV, games, HP, fasilitas internet dan juga bacaan seperti komik dan majalah, yang memungkinkan anak-anak terpapar pornografi secara tidak sengaja.

Riset yang dilakukan pada 400 orangtua tersebut ternyata menunjukkan bahwa 60 persen memberikan peralatan teknologi ke tangan anaknya tanpa alasan, 20 persen lainnya memberikan karena permintaan anak. Bahkan beberapa anak SD sudah dibekali HP Black Berry oleh orangtuanya.

Data lain juga menunjukkan bahwa orangtua bangga kalau mampu membelikan atau mengadakan perangkat teknologi pada anaknya dengan alasan agar tidak gaptek (gagap teknologi), untuk masa depan, tidak malu dengan teman dan lainnya.

"Kita sungguh berada di dalam kultur abai, absen dan merasa aman, karena semua seolah terkendali, termasuk pornografi," tutur Elly.

Padahal, pornografi benar-benar merupakan sebuah penyakit. DR Donald Hilton Jr dari Texas, USA, pernah memaparkan hasil risetnya yang menunjukkan bahwa memang pornografi sesungguhnya adalah penyakit, karena pornografi merubah struktur dan fungsi otak, dengan kata lain merusak otak.

Terjadi perubahan fisiologis bila seseorang memasukkan gambar pornografi lewat mata ke otaknya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kebiasaan menyaksikan, memainkan atau membaca materi pornografi tersebut ternyata sangat dahsyat.

Bila penggunaan narkoba berketerusan mampu merusak tiga bagian otak, maka penggunaan materi pornografi yang berketerusan (kecanduan) dapat merusak lima bagian otak, yaitu Orbitofrobtal Midfrontral, Insula Hippocampus Tempiral, Nucleus Accumbens Patumen, Cingalute dan Cerebellum.

***

sumber:detikhealth.com

Read More

Wacana di Provinsi Jambi: Syarat Masuk SMA Harus Perawan & Perjaka

Wacana kontroversial tentang pendidikan muncul di Provinsi Jambi. Untuk dapat melanjutkan pindidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), calon siswa harus masih perawan dan perjaka.

Gagasan ini pertama kali muncul dari Anggota Komisi IV DPRD Jambi, Bambang Bayu Suseno. Menurutnya, ide tersebut digulirkan, karena angka pergaulan bebas di kota besar termasuk Jambi, terus meningkat.

“Saya sadar wacana ini menimbulkan kontroversi. Tapi wacana ini saya usulkan untuk syok terapi generasi muda. Jujur, saya prihatin dengan pergaulan remaja saat ini,” tegas Bambang saat diwawancara okezone per telepon, Jumat (24/9/2010).

Menurutnya, tes keperawanan dan keperjakaan tersebut dilakukan bukan dengan cara tes fisik, melainkan dalam bentuk wawancara. Diharapkan, para calon siswa dapat secara jujur menceritakan masa lalunya kepada guru konseling atau psikiater.

“Saya yakin, banyak dari mereka yang sudah tidak perawan tetapi malu bercerita kepada orang apalagi orangtua. Karena itu, mereka bisa bercerita kepada guru konseling dan identitasnya dirahasiakan,” tandasnya.

Bambang sadar wacananya tersebut akan menuai pro kontra. Karena itu, dia legowo jika idenya tidak diterima Dinas Pendidikan setempat. “Saya hanya memberikan ide. Kalau diterima saya bersyukur, kalau ditolak juga tak apa-apa. Yang pasti fenomena ini sudah menjadi persoalan tingkat nasional,” pungkasnya.

***

sumber:news.okezone.com

Read More

Kemendiknas Lansir 500.000 Guru Malas

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melansir 500.000 guru absen mengajar tiap hari tanpa memberikan alasan jelas.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, 500.000 guru itu sama dengan jumlah guru yang ada di Malaysia dan Thailand.

Jumlah guru secara nasional mencapai 2,6 juta orang. Hal ini patut disayangkan. Jika guru absen, anak murid akan merugi selama satu hari tanpa ada transfer ilmu. Padahal antara keduanya bersinergi untuk mencerdaskan bangsa.

Fasli mengatakan, tingkat ketidakhadiran guru merata di seluruh provinsi, baik kota besar maupun ataupun daerah. Ketidakhadiran ini juga disesalkan karena rasio guru dan murid tidak sebanding sehingga proses belajar mengajar pun terganggu lantaran guru cadangan terbatas.

“Kenapa mereka tenang-tenang saja tanpa ada alasan saat tidak masuk. Mereka itu tidak masuk hanya karena menjemput tamu presiden atau wakil presiden di suatu acara,” ungkap mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas ini.

Tidak hanya proses pendidikan yang terganggu, ketidakhadiran ini pun menyebabkan pemborosan karena guru bekerja bukan dengan sukarela, melainkan digaji per bulan. Fasli menegaskan, pihak sekolah harus mengklarifikasi dengan benar jika ada guru yang tidak masuk tanpa alasan. Guru tidak hanya dibayar dengan gaji, tapi juga ada uang transportasi dan uang makan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, guru yang sering mangkir mengajar dan hanya titip tanda tangan kehadiran mestinya diberi sanksi keras. Upaya ini sekaligus sebagai penyeimbang karena guru yang berprestasi juga mendapat penghargaan.

“Memang setelah dilakukan penelitian,banyak ditemukan guru-guru yang mangkir dan sering nitip absen. Makanya, kita minta ditata ulang aturannya, termasuk upaya memberi penalti,” kata Hakam.

Terkait bentuk sanksi penalti tersebut, Hakam mengatakan bisa dilakukan dengan pengurangan tunjangan dan berbagai jenis perhatian yang selama ini telah diberikan. Namun, penalti tersebut harus melalui hitung-hitungan yang terukur berapa jam atau berapa hari dia bolos.

“Sanksi ini sangat penting diberlakukan. Bagaimana mau mendidik akhlak dan kecerdasan anak kalau gurunya saja berprilaku tidak baik,” tegasnya.

***

sumber:news.okezone.com

Read More

Candi Kidal, Obyek Wisata yang (Hampir) Terlupakan

Candi Kidal (tinggi 12,5 m ; luas 35 m2) terletak di Desa Rejokidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tepatnya sekitar 20 km sebelah timur dari pusat kota Malang. Candi Kidal dibangun pada 1248 M, bertepatan dengan berakhirnya upacara pemakaman Cradha untuk Raja Anusanatha (Anusapati), pengganti Raja Rajasa Sang Amurwabhumi. Anusapati diarcakan sebagai Siwa dan ditempatkan di ruang utama candi. Namun sekarang ini arca tersebut tidak berada pada tempatnya lagi.

Dari daftar buku pengunjung yan ada nampak bahwa Candi kidal tidaklah sepopuler temannya Candi Singosari, Jago atau Jawi. Hal ini karena Candi Kidal terletak jauh dipedesaan, tidak banyak diulas oleh pakar sejarah dan jarang ditulis pada buku-buku panduan pariwisata. Lokasi candi ini sendiri berada dipinggir jalan utama desa, namun karena terletak menjorok agak ke dalam sehingga sulit dilihat sebelum benar-benar tepat berada di depan gerbang masuk kawasan candi.

Candi Kidal terbuat dari batu andesit dan berdimensi geometris vertikal. Kaki candi nampak agak tinggi dengan tangga masuk keatas kecil-kecil seolah-olah bukan tangga masuk sesungguhnya. Ukuran tubuh candi lebih kecil dibandingkan luas kaki serta atap candi, sehingga menekankan kesan ramping. Atap candi terdiri atas tiga bagian dengan bagian paling atas mempunyai permukaan cukup luas tanpa hiasan atap seperti ratna atau stupa. Masing-masing lapisan disisakan ruang agak luas dan diberi hiasan . Konon katanya tiap pojok lapisan atap candi dulu tempat berlian kecil.

Dilihat dari usianya, Candi Kidal merupakan candi paling tua dari peninggalan candi-candi di Jawa Timur. Hal ini karena periode Airlangga (11-12 M) dan (Kediri (12-13 M) tidak meninggalkan sebuah candi, kecuali Candi Belahan dan Jolotundo yang sesungguhnya bukan merupakan candi melainkan pertirtaan. Bertitik tolak dari uraian diatas, dengan masih memiliki corak Jawa Tengahan dan mengandung unsur Jawa Timuran, maka Candi Kidal dibangun pada masa transisi dari kedua periode tersebut. Bahkan Candi Kidal disebut sebagai prototipe candi periode Jawa Timur-an.

Candi Kidal adalah satu-satunya candi Jawa yang meiliki narasi cerita Garuda terlengkap. Terdapat tiga relief Garuda dalam candi ini, yang pertama Garuda dengan menggendong tiga ular besar, relief kedua melukiskan garuda dengan kendi diatas kepalanya dan relief ketiga Garuda menyangga seorang wanita diatasnya. Diantara ketiga relief tersebut, relief kedua adalah yang paling indah dan masih utuh.

***

sumber: wisatamalang.com

Read More

Pendidikan Gratis di Kota Malang Belum 100 Persen

Realisasi pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Malang, Jawa Timur, belum 100 persen karena keterbatasan anggaran, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dr M Shofwan.

Ia mengakui, saat ini pendidikan gratis belum 100 persen dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. "Kalau pendidikan SD dan SMP digratiskan seluruhnya, tidak mungkin APBD kita mampu menanggungnya, karena untuk menggratiskan biaya pendidikan tersebut paling tidak membutuhkan dana sekitar Rp400 miliar," katanya.

Jika APBD Kota Malang harus tersedot untuk biaya pendidikan gratis sebesar Rp400 miliar, kata dia berarti separuh atau 50 persen APBD hanya untuk pendidikan, karena APBD Kota Malang hanya Rp800 miliar.

Plt Sekkota Malang itu mengatakan anggaran pendidikan yang tertuang dalam APBD 2010 sebesar Rp79 miliar saja sudah banyak memangkas berbagai program dan kegiatan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), apalagi kalau sampai sebesar Rp400 miliar, semua program pembangunan bisa berhenti total.

Menurut Shofwan, yang bisa dilakukan dan direalisasikan oleh Pemkot Malang saat ini adalah memberikan biaya nol persen (gratis) dan keringanan bagi siswa kurang mampu dan yang memang benar-benar tidak mampu.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Ahmadi mengatakan idealnya pendidikan untuk jenjang SD dan SMP memang sudah gratis, namun keterbatasan anggaran daerah membuat program tersebut belum bisa direalisasikan.

Politisi dari PKS itu mengakui kebijakan penggratisan biaya pendidikan tersebut bisa saja dilakukan. Namun, kalau kebijakan itu ditempuh, akan banyak program pembangunan yang dikorbankan, karena 50 persen dana APBD akan tersedot untuk pendidikan.

"Anggaran pendidikan yang hanya 10 persen dari APBD saja sudah banyak kegiatan yang terpangkas, apalagi kalau pendidikan ini benar-benar gratis. Bisa-bisa program pembangunan tidak jalan sama sekali," tegas Ahmadi.

Jika dihitung dengan gaji guru, anggaran untuk pendidikan di Kota Malang bisa mencapai 30 persen dari total APBD daerah itu.

Sebelumnya elemen masyarakat miskin kota dan Aliansi Mahasiswa Bersatu mendesak agar pendidikan di Kota Malang benar-benar digratiskan. Desakan itu beberapa kali dilakukan di gedung DPRD setempat bersamaan dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB).

***

sumber: sinarharapan.co.id

Read More