MAHASISWA BARU PTN: Kuota Mahasiswa Miskin Hanya 20 Persen

Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2010 -- bukan PP 66/2010 seperti diberitakan sebelumnya -- menetapkan kuota mahasiswa miskin penerima bantuan pendidikan minimal 20 persen di setiap penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh seusai Halal Bihalal dan meresmikan gedung-gedung di Lingkungan YPM Sepanjang, Sidoarjo, Minggu (3/10/2010). "Setiap PTN wajib merekrut minimal 20 persen mahasiswa baru dari kalangan yang berkemampuan akademik baik tetapi miskin dengan bantuan pendidikan," kata Nuh.

Bantuan pendidikan ini dibedakan dengan beasiswa yang bisa diperoleh siapapun yang berprestasi. Bantuan pendidikan ini, tambah Nuh, minimal keringanan untuk pembayaran SPP (sumbangan pembangunan pendidikan).

PTN juga wajib menerima 60 persen mahasiswa baru melalui seleksi nasional yang diadakan bersama. Sebelum ada PP 60/2010 (tentang Perubahan PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan), kata Nuh, ada PTN yang hanya menerima 20 persen mahasiswa baru melalui jalur seleksi bersama ini.

***

sumber: edukasi.kompas.com

Read More

Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

Kementerian Sosial menetapkan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Presiden keempat Republik Indonesia itu ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tanggal 1 Oktober 2010.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Senin (4/10), setelah Sidang Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Surabaya. ”Tanggal 1 Oktober 2010, Abdurrahman Wahid ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Harapan kami, gelar ini bisa diumumkan tanggal 1 November 2010,” ujarnya.

Keputusan penetapan Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional secara lisan diterima Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jatim Mustafa Chamal Basya yang kemudian disampaikan kepada Saifullah. ”Keputusan penetapan gelar pahlawan ini baru kami terima secara lisan,” kata Saifullah.

Harapan masyarakat terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdurrahman Wahid sangat kuat. Setiap akhir pekan, makam mantan presiden yang terkenal pluralis ini dikunjungi sekitar 8.000 orang.

Renovasi

Kini, kompleks makam almarhum Abdurrahman Wahid sedang direnovasi. Disiapkan dana sekitar Rp 180 miliar yang berasal dari APBD Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jatim, dan APBN untuk membangun fasilitas tempat parkir, toilet, pagar, dan infrastruktur jalan menuju makam.

***

sumber:cetak.kompas.com

Read More

Mata Pelajaran Pancasila Perlu Diajarkan Lagi?

Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 1945 Jawa Timur meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh memasukkan kembali Pancasila ke dalam mata pelajaran di sekolah karena nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan masyarakat.

"Pancasila harus dilestarikan lewat pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi,"kata Ketua Bidang Infokom DHD 45 Jatim Ir Suhardi Djaharuddin di Surabaya, Jumat (1/10/2010).

Suhardi mengemukakan hal itu menanggapi Hari Kesaktian Pancasila yang cenderung dilaksanakan secara seremonial di berbagai daerah. Menurut dia, Pancasila yang sekarang cenderung dipinggirkan itu membuat perilaku pemerintah dan masyarakat akhir-akhir ini semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila.

"Peminggiran Pancasila dalam segala aspek membuat pemerintah dan masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, permusyawaratan, dan keadilan," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai pengajaran Pancasila merupakan hal yang tak dapat ditawar lagi meski mungkin cara yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang, seperti dengan outbound atau wisata ke lokasi bersejarah.

Mantan Pembantu Rektor III Universitas 45 Surabaya itu menegaskan bahwa pengajaran Pancasila memang akan menarik bila diajarkan dengan pengalaman atau dengan kemasan kekinian.

"Yang penting, bukan justru diserahkan sekolah, tapi harus diwajibkan lagi sebab pelajaran Pancasila sudah semakin mendesak diajarkan lagi, apalagi konflik horizontal sudah terjadi di mana-mana karena unsur kedaerahan lebih menonjol daripada keindonesiaan," katanya.

***

sumber:edukasi.kompas.com

Read More

Wahai Sekolah, Terbukalah soal Keuangan!

Kasus SDN RSBI Rawamangun 12 yang tidak mau terbuka kepada orangtua murid terkait transparasi keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Block Grant membuat berbagai kalangan menyatakan pendapatnya.

"Ini merupakan masalah klasik, departemen pendidikan tidak pernah meminta transparasi dari seluruh sekolah tiap tahunnya yang dananya tiap tahun terus meningkat," ungkap Director Institute For Civic Education on Indonesia, Irma Hutabarat, Kamis (30/9/2010) saat menghadiri acara dialog budaya dan pelantikan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia (ILUNI FIB UI).

Irma menambahkan, setiap program yang diadakan di sekolah seperti pengadaan buku dan komputer dijadikan ajang "mesin uang" bagi sekolah yang bersangkutan. "Transparasi keuangan itu merupakan keniscayaan, orang tua murid harus diberlakukan seperti konsumen, dimana hak mereka untuk mengetahui transparasi keuangan," tandas Irma.

"Orangtua bayar iuran sekolah tiap bulannya dia harus diberlakukan sebagai konsumen. Jadi harus memiliki laporan kemana uang itu mengalir, apakah dipakai untuk anak didiknya atau malah dibelanjakan oleh sekolahnya" lanjut Irma.

Irma memaparkan, semua kalangan, baik itu Indonesia Corruption Watch (ICW), komite sekolah, dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) harus bekerja sama menangani kaus ini.

Disinggung mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Indonesia, Irma mengatakan bahwa pendidikan seyogianya didapatkan dari rumah yaitu lewat orangtua. "Sekolah RSBI itu karena orangtuanya yang malas tidak mau menanamkan ilmu ke anaknya, sehingga memasukkan anaknya sekolah di RSBI," ujar Irma.

"Masuk RSBI itu dengan harapan bisa maju, padahal tidak jaminan, karena semua yang anak tahu biasanya dari orangtua, seperti tentang kejujuran, berani, toleransi. Orientasi sekolah hanya nilai, jadi jangan dijadikan tren sekolah mahal-mahal," ungkap Irma.

***

sumber:edukasi.kompas.com

Read More