Pemerintah Mulai Sosialisasi Rintisan BOS SMA

Pemerintah mulai menyosialisasikan pencairan dana rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA sederajat. Pencairan direncanakan mulai April 2012 dengan besaran dana Rp 10.000 per siswa per bulan.

"Sosialisasi sudah dilakuklan oleh dinas pendidikan ke sekolah. Rintisan BOS untuk sekolah menengah dihitung mulai Januari 2012. Nanti akan cair per triwulan. Dari sosialisasi diinformasikan, penyaluran rintisan BOS sekolah menengah mulai April nanti," kata Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia, Rabu (14/3/2012) di Jakarta.

Rintisan BOS sekolah menengah ini untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah menyebutnya pendidikan menengah universal mulai tahun depan. Tujuannya, agar anak-anak muda bangsa menikmati pendidikan hingga jenjang SMA sederajat, dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Iwan, rintisan BOS SMA seperti dana BOS SD-SMP untuk wajib belajar sembilan tahun, rawan dikorupsi. Penyebabnya, sekolah masih memiliki dana sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) dan dana sumbangan pendidikan (DSP).

"Pengalaman BOS provinsi saja, ada upaya dikorupsi. Modusnya dengan penggandaan kwitansi tetapi sebenarnya satu barang karena rintisan BOS sekolah menengah ini diluar APBS," ujar Iwan yang juga wakil kepala SMA negeri di Bandung.

Oleh karena itu, kata Iwan, seharusnya jika rintisan BOS sekolah menengah sudah turun, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Perubahan APBS tersebut untuk memasukkan rintisan BOS.

Selain itu, harus ada lanporan secara periodik kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta mengawasi penggunaan rintisan BOS sekolah menengah.

***

sumber: edukasi.kompas.com

Ingin dapat 'kejutan' Uang Tunai ?

KLIK DISINI !

Read More

Awas, Dana Pendidikan Dijadikan Dana Pilkada

DANA pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berpotensi disalahgunakan dan dipolitisasi dan bahkan menjadi alat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Penyalahgunaan dana pendidikan akan mengakibatkan kebijakan pendidikan di masing-masing daerah tidak berjalan dengan baik. "Pemotongan dana pendidikan ada scene-nya. Kalau mau dipotong dari APBN susah. Tetapi, barangkali bisa jika dana sudah masuk di kas daerah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika, Kamis (3/3).

Dodi menambahkan, saat ini sudah tidak musimnya lagi ada pemotongan dana pendidikan yang digunakan untuk pilkada, kecuali jika sudah ada kongkalikong di dalam tubuh pemerintah daerah sendiri. "Kami sudah memutuskan berapa anggarannya, programnya dan sasarannya. Kecuali ada korupsi," katanya.

Pemotongan dana pendidikan untuk politisasi pilkada biasanya diketahui secara internal saja. Dodi mengakui Kemdiknas sudah merencanakan penganggaran yang betul-betul akurat, termasuk antisipasi kemungkinan mark-up, pembidikan sasaran yang jelas dan juga indikator jika terjadi penyelewengan. "Lalu kami memperkuat pengawasan internal. Baik oleh direktorat jenderal secara langsung ataupun bersama-sama," ujar Dodi.

Kemdiknas, lanjutnya, bahkan turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta mencegah terjadinya politisasi dana pendidikan untuk kepentingan pilkada. Caranya, dengan memasang sistem pengumuman di sekolah-sekolah atau dengan cara mengirimkan pesan singkat kepada para stake holder.

Dugaan Dodi, politisasi dana pendidikan untuk kepentingan pilkada atau bahkan sebagai alat politik praktis salah satunya bisa melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang di tahun 2011 berjumlah Rp16,2 triliun sampai saat ini belum sepenuhnya tersalurkan ke pihak yang berhak.

Dikatakannya, Kementerian Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menekan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mencairkan dana BOS. Jika terbukti adanya pelanggaran maka pihak Kemdagri yang berhak melakukan penindakan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

***

sumber: jurnas.com

Read More

Wahai Sekolah, Terbukalah soal Keuangan!

Kasus SDN RSBI Rawamangun 12 yang tidak mau terbuka kepada orangtua murid terkait transparasi keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Block Grant membuat berbagai kalangan menyatakan pendapatnya.

"Ini merupakan masalah klasik, departemen pendidikan tidak pernah meminta transparasi dari seluruh sekolah tiap tahunnya yang dananya tiap tahun terus meningkat," ungkap Director Institute For Civic Education on Indonesia, Irma Hutabarat, Kamis (30/9/2010) saat menghadiri acara dialog budaya dan pelantikan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia (ILUNI FIB UI).

Irma menambahkan, setiap program yang diadakan di sekolah seperti pengadaan buku dan komputer dijadikan ajang "mesin uang" bagi sekolah yang bersangkutan. "Transparasi keuangan itu merupakan keniscayaan, orang tua murid harus diberlakukan seperti konsumen, dimana hak mereka untuk mengetahui transparasi keuangan," tandas Irma.

"Orangtua bayar iuran sekolah tiap bulannya dia harus diberlakukan sebagai konsumen. Jadi harus memiliki laporan kemana uang itu mengalir, apakah dipakai untuk anak didiknya atau malah dibelanjakan oleh sekolahnya" lanjut Irma.

Irma memaparkan, semua kalangan, baik itu Indonesia Corruption Watch (ICW), komite sekolah, dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) harus bekerja sama menangani kaus ini.

Disinggung mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Indonesia, Irma mengatakan bahwa pendidikan seyogianya didapatkan dari rumah yaitu lewat orangtua. "Sekolah RSBI itu karena orangtuanya yang malas tidak mau menanamkan ilmu ke anaknya, sehingga memasukkan anaknya sekolah di RSBI," ujar Irma.

"Masuk RSBI itu dengan harapan bisa maju, padahal tidak jaminan, karena semua yang anak tahu biasanya dari orangtua, seperti tentang kejujuran, berani, toleransi. Orientasi sekolah hanya nilai, jadi jangan dijadikan tren sekolah mahal-mahal," ungkap Irma.

***

sumber:edukasi.kompas.com

Read More